Beasiswa Bagi Siswa Miskin SD Diperbanyak

Senin, 15 September 2008 | 19:35 WIB

JAKARTA, SENIN - Pemberian beasiswa bagi siswa miskin di jenjang Sekolah Dasar pada 2009 diperbanyak hingga mencapai 2,2 juta siswa. Peningkatan jumlah penerima beasiswa sekitar tiga kali lipat dari tahun 2008 ini sebagai upaya untuk membuat anak-anak yang rawan putus sekolah karena alasan ekonomi tetap dapat menikmati layanan pendidikan dasar di bangku sekolah.



"Beasiswa ini untuk membantu anak-anak SD dari keluarga miskin supaya tetap bisa bersekolah. Bisa juga siswa yang putus sekolah kembali lagi ke SD," kata Mudjito, Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Departemen Pendidikan Nasional, di Jakarta, Senin (15/9).



Menurut Mudjito, bantuan pemerintah pusat untuk wajib belajar 9 tahun seperti bantuan operasional sekolah (BOS) sebenarnya bisa membuat siswa tidak lagi dipusingkan dengan berbagai pungutan di sekolah. Untuk itu, pemerintah daerah harus mendukung dengan tambahan bantuan operasional dari APBD sehingga sekolah gratis bisa terwujud bagi semua siswa.



Pada 2008, alokasi beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD senilai Rp 360.000/siswa/tahun diberikan kepada 690.000 siswa di seluruh Indonesia. Beasiswa yang dikirimkan lewat pos langsung kepada siswa itu bisa dipakai untuk biaya personal seperti pembelian baju seragam, alat tulis, buku, atau transportasi.



Adanya kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada 2009, salah satunya dialokasikan untuk peningkatan beasiswa bagi siswa miskin dari masyarakat umum menjadi 1.796.800 siswa dengan nilai Rp 360.000/siswa/tahun. Selain itu, ada bantuan pendidikan anak PNS golongan I dan II serta Tamtama TNI/POLRI untuk 405.338 siswa sebesar Rp 250.000/siswa/tahun.



Dewi Asih Heryani, Kepala Subdirektorat Kesiswaan Direktorat TK dan SD Depdiknas, menjelaskan beasiswa senilai Rp 748 miliar lebih itu dialokasikan ke semua pemerintah provinsi. Pembagian diprioritaskan untuk anak-anak miskin yang rawan putus sekolah.



Saat ini sebanyak 841.000 siswa SD atau 2,90 persen dari total murid SD/MI sekitar 28,1 juta putus sekolah. Pada akhir 2008 ini ditargetkan tidak ada lagi anak usia SD yang tidak menikmati layanan pendidikan dasar.

ELN

42.302 Siswa Akan Ikuti UN dan UASBN di Magelang

KRISTIANTO PURNOMO


Jumat, 27 Februari 2009 | 18:56 WIB
Laporan wartawan Regina Rukmorini

MAGELANG, JUMAT — Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) di Kabupaten Magelang akan diikuti oleh 42.302 siswa. UASBN akan diikuti oleh 20.006 siswa SD, sedangkan peserta UN terdiri dari 15.188 siswa SMP, dan 7.108 siswa SMA.

Ketua Panitia UN dan UASBN Kabupaten Magelang Haryono mengatakan, UN dan UASBN dijadwalkan berlangsung pada April dan Mei 2009. Selain jumlah peserta, Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang saat ini juga sudah mendata kebutuhan ruangan. UASBN nantinya akan dilaksanakan memakai 1.382 ruangan, UN bagi SMP akan dilaksanakan di 861 ruangan, sedangkan untuk SMA, di 410 ruangan.

Mendekati tanggal pelaksanaan, Haryono mengatakan, pihaknya juga sudah mengimbau para kepala sekolah untuk segera mengadakan pelajaran tambahan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian.

"Dalam pemantauan kami di lapangan, sebagian besar sekolah ternyata juga sudah mulai memberikan pelajaran tambahan sejak Januari lalu," terangnya, Jumat (27/2).

Di tingkat SD dan SMP, berbagai kegiatan persiapan menghadapi ujian di sekolah dapat dibiayai dari dana biaya operasional sekolah (BOS). Namun, hal serupa tidak dapat dilakukan di SMA dan SMK.

Karena memang tidak mendapat kucuran dana BOS, maka SMA dan SMK dapat menarik biaya tambahan dari orangtua murid untuk membiayai kegiatan persiapan ujian. "Namun, agar tidak memberatkan, maka nominal besaran iuran tersebut harus dibicarakan dan disepakati oleh para wali murid terlebih dahulu," paparnya.

Tahun ini, UN akan terasa lebih berat karena standar kompetensi lulusan (SKL) bagi siswa SMP dan SMA meningkat dibanding tahun 2008. Jika sebelumnya ditetapkan nilai rata-rata dari mata pelajaran yang diujikan 5,00 maka pada tahun ini menjadi 5,50. Tahun ini, nilai dua minimal untuk dua mata pelajaran adalah 4,00 dan nilai minimal untuk mata pelajaran yang lainnya, 4,25.

Khusus untuk SD, SKL ditetapkan oleh masing-masing sekolah sendiri. Dalam hal ini, sekolah harus patuh pada komitmennya sendiri. "Jika ada siswa yang meraih nilai di bawah standar, mereka pun harus berani untuk tidak meluluskannya," ujarnya.

Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 1 Kota Magelang Tatak Setyono mengatakan, saat ini, siswa-siswi kelas tiga di masing-masing kelas sudah membuat kelompok belajar sendiri-sendiri. Dalam kelompok itu, mereka bebas memutuskan untuk mempelajari mata pelajaran apa yang paling tidak dikuasai dan juga dapat memilih guru pendamping yang diinginkan.

"Kelompok belajar siswa tersebut akan belajar bersama gurunya pada jam-jam tertentu yang mereka sepakati bersama di luar jam pelajaran di sekolah," ujarnya.

5000 Tenaga Honorer Datangi Gedung DPR

KRISTIANTO PURNOMO

Senin, 25 Februari 2008 | 09:47 WIB

JAKARTA, SENIN - Ribuan orang yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) mendatangi Kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/2). Untuk kesekian kalinya mereka meneriakkan pengangkatan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Koordinator Lapangan (korlap) Nurdi mengatakan, hampir 5000 guru akan bergabung di depan Gedung DPR untuk menyuarakan aspirasi mereka. Saat ini, telah berkumpul lebih dari 1000 orang peserta aksi. Namun menurut Nurdin, 10 bis asal Semarang dan Surabaya akan segera tiba.

Dengan menggunakan beragam atribut, diantaranya pita kecil berwarna merah, dan ikat kepala putih bertuliskan "FTHSNI", para tenaga pendidik ini duduk bersila tepat di depan gerbang pintu Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Beberapa orator, secara bergantian meneriakkan orasi mereka melalui sebuah pengeras suara.

Dalam orasinya, mereka menyebutkan bahwa PP 48/2005 yang direvisi menjadi PP 43/2007 dianggap sebagai kebijakan yang tidak berpihak pada tenaga honorer, khususnya di Sekolah Negeri atau Instansi Pemerintah lainnya. Mereka antara lain juga menuntut agar diprioritaskan untuk diangkat menjadi PNS, dihapuskannya syarat 24 jam perminggu untuk tunjangan fungsional bagi Guru Tidak Tetap dan tuntutan tunjangan bagi Staf Tata Usaha Tidak Tetap seperti halnya GTT.

Para Guru ini mengaku hanya mendapatkan honor sebesar Rp150 ribu - Rp300 ribu. Aksi ini berlangsung dibawah pengawalan puluhan anggota kepolisian dan merupakan aksi kesekian kalinya yang mereka lakukan, setelah beberapa kali melakukan audiensi dengan berbagai komisi di DPR tidak juga membuahkan hasil. Menurut rencana beberapa perwakilan tenaga honorer akan diterima oleh Komisi II DPR. (ING)

ING

Profesi Guru Digandrungi Lagi

Kamis, 8 Mei 2008 | 19:52 WIB



BANDUNG, KAMIS - Profesi guru atau tenaga pendidik kini mulai digandrungi lagi. Hal ini salah satunya terlihat dari tren peningkatan peminat calon mahasiswa di lembaga pendidik dan tenaga kependidikan, salah satunya Universitas Pendidikan Indonesia. Tren itu terutama mulai meningkat l ima tahun terakhir ini.

Berdasarkan data Humas Universitas Pendidikan Indonesia, peminat jalur PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan) di UPI menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2008 ini misalnya, total ada sebanyak 9.085 pendaftar dari 962 sekolah di seluruh Indonesia. Padahal, yang diterima hanya 1.065 orang.

Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya, pendaftar PMDK hanyalah 6.800 orang. Pada tahun 2006, hanya 5.000 an. Lalu, pada 2005, bahkan hanya 1.900-an, kata Rektor UPI Prof. Sunaryo Kartadinata, Kamis (8/5). Menurutnya, tren peningkatan yang terlihat dari j alur PMDK ini menunjukkan profesi guru kini kembali mendapat tempat di masyarakat.

Tren meningkatnya peminat yang juga terjadi di jalur lain, baik Seleksi Nasional dan Ujian Masuk UPI (jalur swadaya), meningkatkan pula raw input (kualitas) dari calon mahasiswa. Daya saingnya kian tinggi. Prodi-prodi tertentu sudah sangat ketat, misalnya Matematika yang jumlah pendaftar mencapai 700 orang padahal daya tampung hanya 20-an, ucapnya. Sehingga, calon-calon guru yang dihasilkan diharapkan makin berkualitas.

Ia menduga, meningkatnya minat siswa menjadi guru terutama disebabkan mulai tingginya perhatian terhadap pendidikan, khususnya dari pemerintah. Profesi guru makin mendapat p engakuan di masyarakat secara sosial-psikologis melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini secara tegas mengatur profesionalisme guru dan kesejahterannya.

Rektor Universitas Pasundan Prof. Didi Turmudzi b erpendapat senada, minat calon mahasiswa pada jurusan FKIP (Kependidikan) makin meningkat, terutama di kurun waktu 2000-an ini. Padahal, di tahun 1990-an, jurusan FKIP Unpas sempat lesu peminat. Tren peningkatan ini, ucapnya, dipengaruhi pula kondisi sosial-politik di Indonesia dan juga peningkatan kebutuhan tenaga guru.

Sejak Senin (5/5) Mei lalu, UPI membuka pendaftaran Ujian masuk UPI. Menurut Sunaryo, dalam beberapa hari ini, sudah sekitar seribu orang mendaftar. Tahun lalu, total pendaftar UM-UPI men capai sekitar 9.000 orang, termasuk Pendidikan Guru SD dan TK. Padahal, jalur khusus ini berkonsekuensi pada biaya. Dana Pengembangan Lembaga atau DPL misalnya, dikenakan antara Rp 3 juta hingga Rp 15 juta tergantung prodi. Lalu, ada lagi dana BPMA (Biaya Peningkatan Mutu Akademik) sebesar Rp 2,5 juta. Tetapi, biaya SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) hanya Rp 900 ribu per semester.

Karena terpaksa

Pupu Fauziah (19), salah seorang pendaftar, mengatakan, profesi guru memberi jaminan kerja yang santai, tidak terlalu berat. Penghasilan guru yang minim tidak terlalu mengkhawatirkannya. "Kan, kalau bisa diangkat jadi CPNS bisa lebihh baik, " tutur siswi asal Soreang yang mendaftar di Jurusan Bimbingan Konseling UPI ini.

Lain lagi dengan Indah Syarefa (18). Ia mengakui, pilihan mendaftar di jurusan pendidikan lebih karena terpaksa. Dianjurkan sama orangtua. Katanya, ke depan lebih cerah. Sebenarnya, mau kuliah di Akper (akademi keperawatan), tetapi tingginya kurang 2 centimeter, tutur mahasiswi program diploma pada salah satu lembaga pendidikan di Bandung ini.





Yulvianus Harjono

Sertifikasi Guru Perlu Dibenahi

Jumat, 9 Januari 2009 | 19:59 WIB

JAKARTA, JUMAT — Pelaksanaan uji sertifikasi bagi guru dalam jabatan perlu segera dibenahi supaya tidak merugikan hak-hak para pendidik. Karena itu, pemerintah perlu memperbaiki kinerja penyelenggaraan uji sertifikasi guru secara efektif dan efisien sehingga sekitar 2,7 juta guru di seluruh Indonesia bisa menjadi guru profesional pada 2015.

Pembenahan untuk uji sertifikasi guru ini perlu dilakukan mulai dari pemerintah hingga lembaga pendidik dan tenaga kependidikan atau LPTK yang menilai portofolio guru. "Jangan sampai karena kinerja yang lambat, justru guru yang dirugikan. Banyak para guru yang akhirnya tidak mendapat tunjangan sertifikasi satu kali gaji per bulan yang tidak utuh," kata Sulistiyo, Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Swasta Se-Indonesia yang dihubungi dari Jakarta, Jumat (9/1).

Menurut Sulistiyo yang juga Rektor IKIP PGRI Semarang, pemerintah harus bisa menyelesaikan uji sertifikasi untuk guru sebelum akhir tahun supaya pada awal tahun berikutnya guru sudah bisa mendapatkan tunjangan profesi karena telah memiliki sertifikat guru profesional seperti yang disyaratkan Undang-undang Guru dan Dosen. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan uji sertifikasi, mulai dari penyerahan portofolio, penilaian, pengumuman, hingga penyerahan sertifikat pendidik sering terlambat dari target waktu yang ditetapkan.

"Perlu juga ditambah lagi LPTK penyelenggara sertifikasi supaya pelaksanaannya berkualitas dan sesuai jadwal. Pemilihan LPTK ini harus yang memenuhi kualifikasi supaya guru profesional yang dihasilkan memang sesuai yang dibutuhkan untuk perbaikan mutu pendidikan saat ini," kata Sulistiyo.

Adapun untuk pendidikan profesi guru yang akan dimulai tahun ini, kata Sulistiyo, pesertanya harus diutamakan dari lulusan LPTK. Hanya untuk guru bidang studi yang memang sulit ditemukan di LPTK saja yang seharusnya dibuka untuk lulusan perguruan tinggi umum. "Ini supaya tidak jadi preseden jika profesi guru hanya untuk mereka yang sulit mencari pekerjaan lain. Profesi guru harus lahir dari orang-orang yang siap menjadi guru berkualitas," jelas Sulistiyo.

Achmad Dasuki, Direktur Profesi Pendidik Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas, mengatakan, pembenahan untuk uji sertifikasi guru terus dilakukan. Supaya tidak lagi tersentral di Depdiknas, pelaksanaan sertifikasi diserahkan kepada pemerintah provinsi.



Ester Lince Napitupulu

1.000 Tenaga Pendidik Hadiri Kongres Guru Indonesia

Kamis, 27 November 2008 | 17:37 WIB

JAKARTA, KAMIS- Sekitar 1.000 guru dari seluruh Indonesia, Kamis(27/11), menghadiri Kongres Guru Indonesia (KGI) 2008 di Balai Kartini Jakarta. Kongres yang berlangsung hingga Jumat (28/11) besok itu tidak saja membahas metode mengajar, tetapi juga pemahaman dan toleransi pendidik serta peranan teknologi di dunia pendidikan.

"Kongres ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan kualitas guru," kata Direktur Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional Baedowhi seusai meresmikan KGI 2008 di Balai Kartini Jakarta, Kamis (27/11).

Baedowhi mengatakan, untuk mengukur kualitas guru dapat dinilai berdasarkan tingkat kualifikasi dan kompetisi. Tingkat kualifikasi didasarkan atas pendidikan yang dijalani di bangku kuliah hingga setelah menjadi guru. Pendidikan tidak harus formal tetapi bisa pelatihan, seminar dan semacamnya.

Selanjutnya, tingkat kompetisi menjadi ukuran dalam menentukan kualitas guru. Seyogyanya, setiap guru harus melalui tes akademik sesuai dengan mata pelajaran yang akan diampu. Tes ini harus dijalankan di seluruh daerah tanpa terkecuali. Harapannya agar siswa secara maksimal mampu menyerap ilmu gurunya.

"Kualitas ini yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan murid dalam menyerap ilmu," tambah Baedowhi.

Kongres yang bertema "Think global, Act Local" diisi bermacam dialog yang melibatkan 38 pembicara, terdiri pengamat dan praktisi pendidikan. Selain itu, juga dimeriahkan oleh pameran dari berbagai sekolah.

C12-08

Pemerintah Rumuskan Pembelajaran Peduli Lingkungan

KRISTIANTO PURNOMO



Rabu, 24 September 2008 | 23:29 WIB

SURABAYA, RABU -Menneg Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menyatakan Menneg LH telah sepakat dengan Mendiknas untuk merumuskan pembelajaran yang menanamkan kepedulian kepada lingkungan sejak dini.

Hal itu dikemukakan Meneg LH Rachmat Witoelar dalam studium generale bertajuk "Peran Strategis Indonesia dalam Mengatasi Perubahan Iklim" di Rektorat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Rabu petang.

Dalam kegiatan akhir pekan bulan Ramadhan 1429 H yang juga dihadiri aktivis lingkungan hidup Erna Witoelar dan Rektor Unair Prof Dr Fasich Apt itu, Menneg LH menyatakan kesepakatan dengan Mendiknas itu perlu dirumuskan dalam aksi riil.

"Aksi riil itu antara lain dengan mengkampanyekan sikap peduli lingkungan melalui bintang-bintang cilik anak-anak, karena itu saya berharap Unair juga turut mengambil peran strategis dalam aksi riil itu," katanya.

Ada tiga langkah strategis yang dapat dimainkan Unair yakni mengkaji sifat kekhasan alam Jawa Timur sebagai rona lingkungan strategis.

Langka lainnya, memberikan kajian ilmiah terhadap potensi sumber daya alam dan faktor resiko dalam proses pemanfaatannya, serta menganalisa kompleksitas masalah kekinian (lumpur, dampak sosial, dan keanekaragaman hayati).

"Peran strategis yang dimainkan itu harus merujuk pada hasil Bali Roadmap sebagai komitmen internasional atau Millenium Development Goals (MDGs)," katanya.

Menurut dia, Bali Roadmap merupakan hasil nyata Indonesia sebagai tuan rumah dalam pertemuan internasional yang hasilnya banyak diakui internasional dibanding hasil-hasil pertemuan lainnya.

"Untuk itu, aksi riil ke depan harus merujuk pada MDGs dengan memastikan keberlanjutan fungsi LH yakni membalik arah kecenderungan hilangnya sumber-sumber LH, mengurangi 50 persen proporsi manusia tanpa akses air minum yang aman dan berkelanjutan, serta mencapai tingkat perbaikan hidup yang jauh lebih baik bagi minimum 100 juta pemukim lingkungan kumuh," katanya.

Dalam `Bali Action Plan` juga telah diproses negosiasi untuk pasca2012, diantaranya melakukan kegiatan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim, seperti kekeringan dan banjir.

"Negosiasi lainnta, upaya mereduksi emisi GRK, upaya mengembangkan dan memanfaatkan climate friendly technology, serta pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi. Tentunya, dengan menetapkan jadwal penyelesaiannya pada tahun 2009," katanya.

Menanggapi tawaran itu, Rektor Unair Prof Dr Fasich mengatakan Unair dengan beberapa program studi yang ada akan senantiasa membuat kajian-kajian dalam menyikapi perubahan iklim tropis.

"Misalnya, kami mengatasi wabah flu burung sebagai bagian lain dari dampak perubahan lingkungan, kemudian kami juga melakukan penelitian-penelitian penyakit yang timbul akibat perubahan iklim itu," katanya.

Selain itu, katanya, Unair juga melakukan kajian terhadap ikan dan sumberdaya alami yang tidak tampak keberadaannya, namun memiliki potensi yang tak ternilai terhadap pembangunan fisik dan psikis manusia, khususnya manusia Indonesia.

"Teknologi pakan ternak yakni konsentrat, pengendalian efek gas buang, dan penemuan enzim alami sebagai pupuk organik telah ditemukan peneliti-peneliti Unair yang diharapkan menunjang usaha perbaikan lingkungan hidup di masa depan," katanya.

WAH
Sumber : Antara