Horeee...BOS SD dan SMP Naik Tahun 2009

Rabu, 10 September 2008 | 22:53 WIB

JAKARTA, RABU - Pemerintah menganggarkan kenaikan besaran bantuan operasional sekolah atau BOS bagi siswa SD dan SMP pada 2009. Peningkatan BOS ini untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun gratis dan bermutu sehingga masyarakat tidak lagi dibebani berbagai pungutan yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran.

Menteri Nasional Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, di Jakarta, Rabu (10/9), mengatakan kenaikan anggaran BOS untuk SD sebesar Rp 300.000 per siswa per tahun dari sebelumnya Rp 254.000. Adapun BOS SMP diajukan sebesar Rp 420.000 per siswa per tahun dari sebelumnya Rp 354.000.

Alokasi BOS ke setiap sekolah disesuaikan dengan jumlah siswa dan dicairkan per triwulan. BOS SD disalurkan kepada sekitar 30 juta siswa dan BOS SMP kepada sekitar 11,8 juta siswa.

Ferdiansyah, anggota Komisi X dari Fraksi Golkar, mengatakan pada dasarnya DPR mendukung kenaikan anggaran BOS SD dan SMP untuk meningkatkan akses dan mutu wajib belajar (wajar) sembilan tahun. "Besaran BOS yang diajukan pemerintah itu nanti dikaji lagi bersama DPR. Bisa saja nanti nilainya lebih besar dari yang sekarang direncanakan pemerintah," kata Ferdiansyah.

Wayan Koster, anggota Komisi X Fraksi PDI-P, menilai kenaikan anggaran BOS SD dan SMP cukup membantu sekolah meskipun peningkatannya tidak signifikan. Kenaikan BOS yang diajukan Mendiknas dinilai hanya menyesuaikan inflasi.

"Karena itu, besaran yang lebih tepat akan dievaluasi lagi. Tapi pada prinsipnya sudah ada arah kebijakan bahwa wajib belajar sembilan tahun ditanggung negara," jelas Wayan.



Ester Lince Napitupulu

DPRD Kupang Setuju Pengadaan Laptop untuk Sekolah

Rabu, 22 Oktober 2008 | 06:12 WIB

KUPANG, RABU - Dewan Perwakilan (DPRD) Kabupaten Kupang mengalokasikan anggaran senilai Rp 4,2 miliar untuk pengadaan 364 laptop (komputer mini) bagi siswa sekolah dasar (SD) - Sekolah Menengah Atas (SMA) di kabupaten itu.

Melitus Ataupah, anggota panita anggaran DPRD Kupang di Kupang, Rabu (22/10) mengatakan, pengadaan laptop ini sebaiknya melalui tender, atas kerjasama dengan sekolah masing masing sebagai satuan kerja. Pengadaan laptop tidak dipusatkan di dinas pendidikan. "Panitia anggaran DPRD minta agar pengadaan laptop ini dalam pengawasan yang ketat sehingga spesifikasi dan harga laptop sesuai standar yang ditetapkan, dan penggunaannya sesuai kebutuhan siswa dan sekolah," kata Ataupah.

Para siswa sudah saatnya mengenal dan mengoperasikan komputer. Tetapi mereka harus dibimbing sehingga tidak menyalahgunakan sarana tersebut untuk proses pembelajaran dan peningkatan sumber daya. Untuk tahap pertama diprioritaskan bagi sekolah dan siswa di wilayah yang ada listrik dan jaringan telepon. Sekolah sekolah terpencil yang belum ada listrik dan telepon akan dibicarakan kemudian. Pengadaan laptop itu masuk dalam dokumen pengguna anggaran sekolah. Dana Rp 4,2 miliar bersumber dari anggaran belanja tambahan 2008.

KOR

Pemprov Jabar Tuntaskan Dana Rehabilitasi Sekolah Rusak

Senin, 6 Oktober 2008 | 20:16 WIB

BANDUNG, SENIN - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencairkan dana lanjutan role sharing atau tanggung renteng rehabilitasi ruang kelas rusak senilai Rp236,89 miliar. Pencairan dana tahap akhir ini menandai tuntasnya kewajiban Pemprov Jabar di dalam perjanjian dana role sharing yang ikut melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jabar Nur Surianto, Senin (6/10) mengatakan, dana sebesar Rp236,89 miliar itu telah dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2008. Total dana role sharing yang telah dianggarkan Pemprov Jabar selama ini adalah Rp850 miliar.

Pada 24 April 2006, Menteri Pendidikan Nasional, Gubernur Jabar dan bupati /wali kota se-Jabar menandatangani nota kesepahaman penganggaran dana role sharing rehabilitasi dan pengadaan ruang kelas baru di Jabar. Total dana yang dibutuhkan Rp2,8 triliun. Dari jumlah ini, pemerintah pusat memperoleh beban (sharing ) 50 persen (Rp 1,4 triliun), Pemprov Jabar 30 persen (Rp 850 miliar) dan sisanya dibagi rata kabupaten/kota.

"Namun, yang disayangkan, hanya Pemprov Jabar yang terlihat telah konsekuen memenuhi perjanjian ini. Pusat baru sekitar 30 persennya. Begitu pula daerah. Namun, kami harapkan, dengan adanya realisasi 20 persen anggaran pendidikan, mereka segera mampu memenuhinya," tuturnya. Tanpa dukungan pemerintah pusat dan daerah, realisasi penuntasan perbaikan ruang kelas rusak di Jabar tetap sulit terwujud.

Ia berharap, Pemprov Jabar memiliki keberanian untuk menekan bupati/wali kota se-Jabar memenuhi komitmennya dalam perjanjian role sharing. "Kalau tidak memenuhi, kami akan hitung-itungan membagi anggaran 20 persen di 2009. Dana akan dibagi secara proporsional. Buat apa kami menyalurkan dana pendidikan ke daerah yang segen-segenan memajukan pendidikan," tuturnya.

Dengan selesainya kewajiban role sharing ini, maka mulai tahun 2009, Provinsi Jabar bisa berkonsentrasi pada program peningkatan mutu pendidikan. Mulai peningkatan sarana pembelajaran, kualitas guru, hingga pengadaan buku gratis akan diprogramkan. Termasuk, soal tunjangan khusus guru, tuturnya. Apalagi, porsi anggaran pendidikan di Jabar akan meningkat lebih dari 5 persen dibanding tahun sebelumnya.

Terkait pencairan tahap akhir dana role sharing ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah menyurati bupati dan wali kota se-Jabar untuk segera menggunakan anggaran tersebut. Dana tersebut diperuntukkan merehabilitasi 5.710 ruang kelas rusak di SD/MI dan SMP/MTS se-Jabar. Adapun unit cost-nya sebesar Rp40 juta per ruangan di SD/MI dan Rp50 juta di SMP/MTS.

Kabupaten Cianjur mendapatkan alokasi dana terbesar, yaitu Rp24,56 miliar. Sedangkan, yang terendah adalah Kota Sukabumi, yaitu Rp380 juta. Pemberian dana ini disesuaikan kondisi ruang kelas di tiap-tiap daerah. Ada tiga kabupaten/kota yang tidak mendapatkan dana, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, dan Kota Banjar. Sebab, khusus ketiganya, dana telah tuntas dicairkan di APBD (Murni) 2008 lalu.

Yulvianus Harjono

Peranti Lunak Lokal Tumbuh Berkembang

Kamis, 8 Januari 2009 | 18:52 WIB

BANDUNG, KAMIS — Industri peranti lunak lokal di Indonesia, khususnya Kota Bandung, terus tumbuh berkembang. Ini ditandai dengan makin bertambahnya perusahaan pembuat software (independent software vendor/ISV). Konten multimedia kreatif dan e-learning adalah ciri khas keunggulan software-software lokal.

Mengutip data dari International Data Corporation (IDC), pakar rekayasa software Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Romi Satria Wahono, Kamis (8/1), mengatakan, ISV di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 400 buah. Tahun 2006, jumlahnya 250. Sebanyak 50 di antaranya berasal dari Bandung. Jumlah tenaga ahli yang terlibat 72.000 orang.

Pendiri situs pembelajaran www.ilmukomputer.com ini mengatakan, keunggulan software yang dihasilkan ISV lokal ini terutama menyangkut konten-konten multimedia dan animasi yang biasa digunakan sebagai alat bantu pembelajaran ataupun e-learning. Ia mencontohkan software garapan Pesona Edukasi yang berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan belahan dunia lainnya.

Ia memandang, kreator-kreator dan arsitek software lokal di Indonesia tidak bisa lagi sekadar mengandalkan produk custom atau berdasarkan proyek-proyek pesanan, baik dari swasta maupun pemerintah. Di lain pihak, peluang software generik, yaitu produk yang bersifat massal, rentan kalah bersaing dengan produsen-produsen ternama dari luar negeri yang lebih dahulu ada.

Tren ke depan yang bisa dikembangkan adalah jenis software at service (peranti lunak berbasis pelayanan berjaringan). Yang dijual itu bukan lagi sekadar produknya, tetapi lebih diarahkan ke pelayanannya. Misalnya, sistem pajak dan akuntansi, ujarnya. Salah satu produsen lokal yang telah mengembangkan software jenis ini adalah Andal. Saat ini, masih sedikit ISV yang berani bermain di sektor ini.

SAS (software at service) inilah yang tengah kami bidik. Ke depannya, software-software jenis inilah yang prospektif. Model yang proprietary (produk berbayar) akan ketinggalan. Sebab, teknologi ke depan itu berbasis kolaboratif, ujar Ardian Febri (25), Managing Director Saklik. Perusahaan bisnis online yang bertempat di Bandung ini kini tengah mengembangkan Medresa, yaitu sistem konten manajemen e-learning. Produk ini adalah satu dari lima pemenang lomba Start Up Bisnis Industri Kreatif Inkubator Industri dan Bisnis (IIB) Institut Teknologi Bandung. Namun, ucapnya, produk berbasis SAS ini sangat membutuhkan dukungan infrastruktur berupa jaringan internet yang sangat baik.

Serap tenaga kerja

Pengamat teknologi informasi dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB Budi Rahardjo saat dihubungi terpisah mengatakan, jumlah produsen software lokal maupun tenaga ahlinya masih terbilang minim. Idealnya, pada 2010, jumlahnya (produsen) itu sudah ribuan. Dalam kerangka BHTV (Bandung High Tech Valley), idealnya di 2010 itu ekspor software di Indonesia mencapai Rp 8 miliar, tuturnya.

Menurut penelitian IDC, dari estimasi tumbuhnya 1.100 perusahaan baru di tahun mendatan g, sektor kreatif ini bisa menyerap 81.000 tenaga kerja baru. Industri teknologi informasi ini pun akan menyumbangkan USD 1,1 miliar. Syaratnya, jika dikelola serius. Namun, kenyataannya, beberapa software house (ISV) di Bandung masih hidup - mati. Ada yang mati, muncul lagi yang lain, ucapnya.

Persoalan daya saing dan modal adalah kendala utamanya. Belum lagi, persoalan krisis finansial global. Dan, kecenderungan masih tingginya angka pembajakan software saat ini. License Compliance Manager PT Microsof t Indonesia Anti S Suryaman mengungkapkan, tingkat pembajakan di Indonesia saat ini mencapai 84 persen. Indonesia menempati posisi ke-12 besar pembajakan software di dunia.

Di sisi lain, Indonesia pun harus berlapang dada menyadari kondisi banyaknya tenaga ahli yang dibajak luar negeri. Ketua Kelompok Keahlian Rekayasa Software dan Data ITB Hira Laksmiwati Zoro mengatakan, lulusan berperstasi dari Teknik Informatika ITB banyak yang memilih bekerja di luar negeri. Produsen software di dalam negeri belum memberi peluang cukup menjanjikan untuk mereka.







Yulvianus Harjono

Anggaran Pendidikan Naik, Peralatan SMK Dilengkapi

Jumat, 29 Agustus 2008 | 17:12 WIB



JAKARTA, JUMAT - Kenaikan anggaran pendidikan nasional pada tahun 2009 salah satunya difokuskan untuk meningkatkan peralatan di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Sebanyak 5.000 SMK negeri dan swasta di seluruh Indonesia akan mendapat kucuran dana untuk mengadakan dan memperbarui peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembelajaran berkualitas di masing-masing sekolah.



"Setidaknya untuk komputer, semua SMK harus sudah punya pada tahun depan. Selebihnya, peralatan lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembelajaran di SMK," kata Direktur Jenderal Pembinaan SMK Depdiknas Joko Sutrisno di jakarta, Jumat (29/8).



Menurut Joko, anggaran untuk SMK yang saat ini mencapai Rp 1,9 triliun akan dinaikkan minimal dua kali lipat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memfokuskan kenaikan anggaran pendidikan 20 persen untuk pertamakalinya tahun depan utnuk kesejahteraan guru, peningkatan mutu SMK, pendidikan dasar sembilan tahun, dan kesejahteraan dosen dan peneliti.



Kepala SMKN 1 Pacet, Cianjur, Jawa Barat Akib Ibrahim menyambut gembira perhatian pemerintah untuk meningatkan mutu SMK. Di SMK bidang pertanian, sekolah ini masih membutuhkan laboratorium benih dan penyakit untuk bisa meningatkan keahlian siswa sebagai teknisi menengah di bidang pertanian.



Ester Lince Napitupulu

Belajar Harus Menyenangkan, Interdisiplin, dan Kreatif

Sabtu, 17 Mei 2008 | 10:54 WIB

JAKARTA, SABTU - Pakar pendidikan, Conny R Semiawan, mengharapkan para insan pendidikan segera mengubah pola pikir dari sekadar hanya mengajak anak-anak didikannya untuk belajar secara monodisiplin ke pembelajaran yang interdisiplin.

Lima ratus tahun yang lalu, menurut Conny, Phytagoras sebenarnya sudah mengombinasikan matematika dan musik, yaitu adanya bunyi yang harmonis dalam bilangan 1 sampai 5. "Barulah sekarang terpikir lagi gagasan phytagoras itu untuk mengombinasikannya meski tergolong telat, namanya active interplay," ujar Conny dalam workshop nasional "Penerapan Model Pembelajaran Inovatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial di Sekolah" di Jakarta, Sabtu (17/5).

Active interplay merupakan penyatuan konseptual yang memperlihatkan kerja sama aktif antardisiplin ilmu yang melintasi batas dan membuat hubungan antara konsep-konsep yang ada. Conny mengatakan, memang dalam suatu topik mata pelajaran banyak sekali konsep dan teori yang harus disampaikan dan dimengerti oleh anak didik.

Namun, untuk membentuk anak yang cerdas secara intelektual dan emosional, guru jangan terburu-buru menyampaikan semua konsep, apalagi mendorong anak didik hanya sekadar menghapal. "Jangan memasukkan banyak-banyak konsep ke benak anak, melainkan harus blending konsep-konsep ini dengan ilmu lain sehingga anak lebih kritis untuk menjelaskan gejala dan dapat menstimulasi berpikir tingkat tinggi dan kreatif," tambah Conny.

Conny mencotohkan dengan pembelajaran tentang keindahan Danau Toba. Guru dapat mengaitkannya dengan ilmu-ilmu lain, misalnya secara geografi di manakah letak Danau Toba atau dari sejarah, misalnya, sampai mana masa lalu memengaruhi Danau Toba, atau bahkan secara psikologi, misalnya ciri orang-orang setempat berbeda dengan suku lain.

"Belajar harus menyenangkan. Guru harus kreatif, tidak boleh hanya menghapal-hapalkan lalu menyampaikan kepada anak untuk dihapalkan kembali, namun kita harus belajar kreatif agar anak bisa belajar secara kreatif juga," tandas Conny.

LIN

Menpera Akui Program 1.000 Tower sebagai Proses Pembelajaran

Selasa, 20 Januari 2009 | 21:22 WIB

JAKARTA, SELASA — Program pemerintah untuk memenuhi 1.000 unit menara (tower) rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi rakyat berpenghasilan menengah ke bawah merupakan proses pembelajaran semua pihak. Bukan hanya pemerintah sendiri, tetapi juga pemerintah daerah, pengembang, masyarakat, serta perguruan tinggi dan asosiasi profesi.

Pasalnya, untuk memenuhi program tersebut, harus ada koordinasi dan komitmen bersama, mulai dari penyiapan lahan bagi lokasi, aturan yang efektif dan pasti, perizinan yang mudah, pendanaan yang memadai, baik dari pemerintah maupun perbankan, serta kemudahan dan dukungan kebijakan yang penuh.

Demikian disampaikan Menteri Negara Perumahan Yusuf Asy'ari dalam keterangan pers dan sebagaimana disampaikan dalam bahan tertulis rapat koordinasi bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/1) petang tadi.

Dalam rapat itu hadir di antaranya Menneg BUMN Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta, Direktur Utama Perumnas Arief Himawan, dan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Teguh Satria.

"Jadi, program 1.000 tower merupakan proses pembelajaran bagi kita semua, mulai dari pemerintah pusat, daerah, pengembang, masyarakat, termasuk juga kalangan akademisi dan asosiasi profesi. Ini agar di masa datang, program tersebut bisa berjalan dengan baik," tandas Yusuf Asy'ari.

Menurut Yusuf, diakui hingga kini sudah terdapat 552 pengajuan surat minat dari pengembang untuk membangun rusunami di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah itu, DKI terdapat 342 pengajuan; di luar Jakarta atau kawasan Bogor, Tangerang, dan Bekasi, tercatat 53 pengajuan; Surabaya 31 pengajuan; Bandung 36 pengajuan; Batam 60 pengajuan; dan kota-kota lainnya masing-masing 10 surat pengajuan minat.

Adapun untuk DKI sudah terdapat surat izin 43 tower yang akan dibangun di enam lokasi. Dari tiga tower yang akan dibangun, satu tower rusunami yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta, akan selesai pada pertengahan Februari 2009. Peresmian akan diresmikan oleh Wapres Kalla.

Yusuf mengatakan, program 1.000 rusun memang semula ditargetkan 2011 mendatang dan bukan 2009. Padahal, dalam catatan Kompas, program itu semula ditargetkan lima tahun sejak 2005. Pemerintah sebelumnya menargetkan pembangunan 1.000 tower rusunami dan rusunawa di seluruh Indonesia dalam kurun waktu lima tahun hingga 2011.

Hingga saat ini, lanjut Yusuf, untuk rusunawa baru terbangun 36.000 unit dari target 60.000 unit. Adapun tower-nya akan dicapai dengan cara bertahap. Sampai dengan tahun 2009 akan selesai dibangun 100 tower lagi, meskipun targetnya hanya 25 tower saja. "Ini berarti akan tercapai 200 persen," tambah Yusuf.



Tawarkan lahan

Sementara itu, untuk mengatasi sulitnya mendapatkan lahan kosong, diputuskan adanya 800 hektar tanah milik 120 BUMN yang akan dikelola oleh Perumnas untuk pembangunan rusun.

"Tanah-tanah milik BUMN tersebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan dengan dua pola. Pertama, dibayar (dibeli) oleh Perumanas. Kedua, dilakukan kerja sama dengan BUMN di mana tanah tetap dimiliki oleh BUMN, tetapi Perumnas yang membangunnya. Tadi dibicarakan dengan empat BUMN, yaitu Angkasa Pura I, Perum Kereta Api Indonesia (KAI), PT PLN, dan Perum Bulog," ujar Himawan.



Suhartono