Komitmen 20 Persen Anggaran Didukung DPRD Jabar

Kamis, 22 Mei 2008 | 20:03 WIB

Laporan Wartawan Kompas, Yulvianus Harjono

BANDUNG, KAMIS -- Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nur Suprianto menyambut positif komitmen keberpihakan Gubernur Jabar terpilih Ahmad Heryawan terhadap pendidikan. Sangatlah naif jika DPRD tidak ikut mendukung kebijakan itu khususnya tentang pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan mulai 2009.

Hal itu diungkapkannya, Kamis (22/5) menjawab pertanyaan wartawan mengenai sikap DPRD terkait komitmen pemenuhan anggaran 20 persen pendidikan. "Sebenarnya, sejak awal, tahun lalu, Komisi E sudah punya komitmen (pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan dari APBD)," ujarnya.

Untuk keperluan itu, Komisi E bahkan telah mendorong munculnya Nota DPRD yang berisi tuntutan pemenuhan anggaran 20 persen pen didikan. Menurutnya, niat untuk keberpihakan anggaran pendidikan selama ini selalu muncul dari DPRD, bukan eksekutif. Dari beberapa kali pembahasan RAPBD Jabar, DPRD pula yang selalu mendorong agar plafon anggaran pendidikan itu menjadi lebih tinggi dari yang ditentukan sebelumnya.

Teman-teman di dewan sudah siap dari jauh-jauh hari kongkritkan keberpihakan pada pendidikan. "Selama ini, yang terjadi, masalah itu kan ada pada eksekutif. Beberapa kali anggaran pendidikan itu dinaikkan karena dorongan dari kami, bukan eksekutif, ujar Nur kemudian. Keberpihakan politik dari dua pihak, eksekutif dan legisiatif," ungkapnya, menjadi sangat penting untuk memajukan pendidikan.

Menurutnya, pernyataan Ahmad Heryawan yang dikutip di sejumlah media massa terkait rencana pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan di tahun 2009 bak gayung bersambut. Ia pun yakin, kebijakan ini akan mendapat dukungan kuat dari dewan. "Yang jadi persoalan kemudian, tinggal bagaimana Heryawan men-drive ini menjadi rinci, harus jelas program dan sasaran apa yang ingin dicapai," paparnya.

Ia meyakini, jika memang ada keberpihakan kuat, pemenuhan anggaran 20 persen bukanlah hal yang statis. Melainkan, anggarannya bisa terus tumbuh. Menjadi 22, bahkan 25 persen dari APBD. Hal ini pula yang menjadi jawabannya dari pertanyaan 20 persen anggaran itu termasuk komponen gaji guru atau tidak. "Mengingat, Mahkamah Konstitusi sendiri telah memutuskan 20 persen anggaran itu termasuk gaji guru. Yang penting yaitu adanya keberpihakan yang tegas," ungkapnya.

Infrastruktur pendidikan

Meski mulai diarahkan pada peningkatan mutu, ia berharap, anggaran pendidikan di t ahun mendatang tetap difokuskan pada persoalan aksebilitas. Mengingat masih cukup tingginya angka putus sekolah di tingkat wajib belajar sembilan tahun. Ia mencontohkan, di Kabupaten Garut, tiap tahun ada sedikitnya 51 ribu lulusan siswa SD. Namun, jumlah daya tampung siswa tingkat SMP hanya 35 ribu orang. Artinya, ada selisih sekitar 16 ribu siswa yang tidak tertampung sekolah.

Terkait hal ini, Ahmad Heryawan optimis, pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan akan terealisasi pada 2009. Pada tahun itu pula akan dicanangkan Gerakan Pendidikan. "Ia percaya, berkaca dari pengalaman di Jepang dan Malaysia, sektor pendidikan-lah yang menjadi kunci dari sebuah kebangkitan. Pendidikan satu-satunya alat untuk memutus mata rantai kemiskinan pada keluarga," ungkapnya.

Ia pun memahami, ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana menjadi sekian faktor penyebab tingginya putus sekolah di Jabar. Kebijakan penggratisan pada sejumlah komponen biaya pendidikan tertentu salah satunya dilakukan untuk meng atasi persoalan ini. Ia optmis, dengan dukungan multipihak, pendidikan di Jabar bakal maju ke depan. Ia pun menargetkan, selama tiga tahun ke depan, angka partisipasi murni siswa usia 9 tahun mendekati angka 100 persen.



Yulvianus Harjono